Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung menyoroti laporan mengenai dua sekolah dasar di Kecamatan Sukarame yang tidak menerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama hampir satu bulan. Salah satu sekolah yang teridentifikasi adalah SDN 2 Sukarame, di mana pengelola menghentikan distribusi makanan bergizi tersebut karena peralihan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sementara dapur pengganti belum beroperasi.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menekankan bahwa program MBG sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak di sekolah. Dalam konteks ini, semua pihak harus berupaya menjaga keberlangsungan program ini. Ia berpendapat bahwa tidak ada alasan yang dapat membenarkan terjadinya kekosongan layanan, termasuk alasan terkait transisi administratif maupun teknis yang dihadapi oleh pengelola.
Urgensi Program Makan Bergizi Gratis untuk Anak Sekolah
Asroni menambahkan, “Anak-anak tidak seharusnya menanggung akibat dari ketidaksiapan sistem yang ada.” Ia menunjukkan bahwa jika pengelola perlu melakukan peralihan dapur SPPG, maka penting untuk memastikan bahwa dapur pengganti siap beroperasi sebelum melakukan penghentian distribusi dari dapur sebelumnya. Pernyataan ini menyoroti pentingnya perencanaan dan eksekusi yang matang dalam program yang menyangkut gizi anak-anak.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa kekurangan dalam program gizi anak hanya menambah masalah dalam kualitas pendidikan dan kesehatan mereka. Data dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa nutrisi yang baik sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar anak. Oleh sebab itu, pemenuhan gizi yang tepat adalah investasi untuk masa depan mereka. Anak-anak yang mendapatkan gizi yang baik lebih cenderung untuk fokus dan berhasil di dalam pendidikan mereka, serta memiliki kesehatan yang lebih baik.
Koordinasi Antarinstansi yang Perlu Diperbaiki
Asroni juga menilai peristiwa ini mencerminkan lemahnya koordinasi antarinstansi yang seharusnya bersinergi dalam menyediakan layanan publik yang optimal. Ia mendorong Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan pengelola SPPG untuk memperkuat komunikasi dan perencanaan agar layanan pemenuhan gizi anak tidak terganggu. Salah satu cara untuk memastikan koordinasi yang lebih baik adalah melalui rapat rutin antarinstansi. Ini dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah sebelum menjadi isu yang lebih besar.
Tidak hanya itu, Komisi IV juga meminta klarifikasi resmi dari dinas terkait dan pengelola SPPG tentang situasi yang terjadi. Komisi perlu mendapatkan kepastian terkait jadwal operasional dapur pengganti dan mendorong adanya skema darurat agar layanan MBG tetap berjalan selama waktu transisi ini. Intervensi ini sangat penting untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan akses ke makanan bergizi.
Dalam menanggapi situasi ini, Komisi IV menegaskan komitmen mereka untuk mengawal pelaksanaan program MBG agar berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Jika diperlukan, mereka akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menghadirkan solusi konkret sekaligus menetapkan tenggat waktu yang jelas dalam hal pemenuhan gizi anak.
Asroni menutup pernyataannya dengan menyatakan, “Program yang baik membutuhkan manajemen yang baik. Kami akan mengawal persoalan ini sampai sekolah dan orang tua siswa memperoleh kepastian.” Komitmen ini tidak hanya mencerminkan kepedulian terhadap gizi anak tetapi juga menciptakan rasa tanggung jawab bersama dalam memastikan pelayanan yang terbaik untuk generasi mendatang.
