Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, baru-baru ini memimpin Rapat Koordinasi terkait percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Dalam rapat ini, dilakukan peninjauan menyeluruh terhadap progres penggunaan anggaran dan upaya-upaya yang diperlukan untuk mencapai target yang ditetapkan. Pertemuan ini dilakukan secara virtual dari Ruang Rapat Sakai Sambayan pada Senin, 17 November 2025.
Dalam sesi pembukaan, Marindo menekankan pentingnya kolaborasi seluruh perangkat daerah dalam menindaklanjuti arahan-arahan dari pemerintah pusat terkait evaluasi anggaran. Ia mengingatkan bahwa sisa waktu untuk mencapai target realisasi anggaran mesti dimanfaatkan secara maksimal dengan cara yang efektif dan akuntabel.
Pentingnya Koordinasi dalam Pengelolaan Anggaran
Rapat Koordinasi ini adalah bagian dari langkah untuk memastikan seluruh daerah dapat berkontribusi dalam pencapaian target nasional. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, memimpin pertemuan ini yang dihadiri oleh kepala daerah dari berbagai provinsi serta kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Dalam paparannya, Tomsi mengungkapkan bahwa rata-rata pendapatan dan belanja daerah seluruh Indonesia masih berada pada tingkat yang rendah, sehingga dibutuhkan langkah-langkah percepatan dan koreksi.
Berdasarkan data hingga 16 November 2025, realisasi pendapatan APBD nasional tercatat di angka 78,5%, sementara realisasi belanja mencapai 63,91%. Di Provinsi Lampung sendiri, realisasi pendapatan masih di bawah rata-rata nasional, yaitu sebesar 70,82%. Namun, prestasi belanja daerah berada di atas rata-rata nasional dengan angka mencapai 67,70%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan belum optimal, pengelolaan belanja sudah cukup baik.
Strategi Percepatan Realisasi Anggaran
Dalam lanjutan diskusi, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, mengidentifikasi sejumlah tantangan yang menghambat penyerapan anggaran. Beberapa penyebab yang diungkapkan meliputi keterlambatan proses lelang dan penyusunan dokumen anggaran yang tidak optimal. Penetapan pejabat pengadaan yang tidak tepat waktu dan kekhawatiran ASN terhadap potensi masalah hukum juga menjadi faktor penghambat.
Untuk mengatasi perlambatan ini, Agus memberikan sejumlah solusi yang meliputi pengadaan dini dan pemanfaatan platform digital seperti e-katalog. Edukasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran dapat terserap dengan baik dan efisien. Penerapan reward dan punishment terhadap kinerja pengelolaan anggaran menjadi langkah penting lainnya yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah daerah.
Dengan perencanaan yang matang serta pengelolaan yang tepat, diharapkan setiap daerah dapat meningkatkan kinerjanya dalam hal realisasi anggaran dan pendapatan. Agus juga menyatakan bahwa pendapatan APBD seharusnya mencerminkan potensi nyata daerah dan bukan angka semu untuk menutupi defisit anggaran.
Rapat kali ini menjadi sebuah pengingat bahwa seluruh pihak harus bergerak cepat dan kompak untuk mencapai keberhasilan dalam realisasi APBD Tahun 2025. Keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga pada stabilitas ekonomi daerah secara keseluruhan.
